URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Minggu, 30 Agustus 2020 / Artikel

oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jantho Provinsi Aceh)
Salah satu akses keadilan yang dapat digunakan warga negara dalam memperjuangkan haknya adalah melalui mekanisme gugatan warga negara atau yang lebih dikenal dengan citizen lawsuit. Diketahui bahwa citizen lawsuit merupakan akses yang diberikan hukum kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang mana bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari adanya "tindakan‟ atau "pembiaran‟ dari Penyelenggara Negara dalam menjalankan Undang-Undang. Putusan dari citizen lawsuit adalah berupa perintah dari Pengadilan agar Penyelenggara Negara selaku Tergugat mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Namun demikian, pengaturan pemberlakuan hukum acara citizen lawsuit di Indonesia sendiri belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan manapun. Sehubungan dengan hal tersebut, eksekusi sebagai pelaksaaan putusan pengadilan yang merupakan bagian dari proses hukum acara akan menjadi bermasalah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan belum ada aturan khusus yang mengaturnya.
Untuk mengetahui pemikiran Penulis, dapat dibaca pada tautan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 1,172 ORANG

---

KEMARIN : 279 ORANG

---

MINGGU INI : 2,735 ORANG

---

BULAN INI : 7,012 ORANG

---

TOTAL : 173,160 ORANG