SIFAT PELAKSANAAN PERSIDANGAN YANG TERTUTUP UNTUK UMUM PADA PERKARA KDRT

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 25 Agustus 2020 / Artikel

oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jantho Provinsi Aceh)
Penanganan perkara pidana KDRT masuk dalam kompetensi wilayah peradilan umum. Dewasa ini, jumlah perkara pidana KDRT yang dilaporkan ke kepolisian dan diteruskan hingga sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan terus meningkat. Salah satu agenda yang wajib ada dalam persidangan adalah proses pembuktian di pengadilan yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam pelaksanaan proses pembuktian persidangan tersebut menjadi permasalahan oleh sebagian besar Hakim sehubungan apakah persidangan tersebut dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Hal ini dikarenakan perkara pidana KDRT sangat berhubungan erat dengan ranah privasi antara suami dan istri (dan dalam hal ini seringkali berhubungan dengan anak dari yang bersangkutan) sedangkan pada dasarnya suatu persidangan haruslah dilaksanakan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara jelas tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana KDRT yang mana menimbulkan persepsi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut menyeret persoalan private ke ranah publik.
Lebih lengkap mengenai apa yang Penulis sampaikan, silahkan klik tulisan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 255 ORANG

---

KEMARIN : 290 ORANG

---

MINGGU INI : 255 ORANG

---

BULAN INI : 7,923 ORANG

---

TOTAL : 174,071 ORANG