PERAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA HARTA WARIS ORANG ISLAM PASCA PUTUSAN MA NO. 287 KAG2012

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 25 Agustus 2020 / Artikel

Oleh: Fatchur Rochman, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Barru, Provinsi Sulawesi Selatan)
Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam praktik, sering terjadi kekaburan menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut. Dapat pula terjadi suatu perkara dianggap memenuhi kategori tertentu sehingga berdasarkan pembagian kewenangan termasuk yurisdiksi peradilan agama, namun ternyata keliru.
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui bahwa terdapat banyak potensi persinggungan kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah berkaitan dengan pewarisan. Salah satu kasus yang mentee temukan di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B berkaitan dengan persinggungan yurisdiksi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah perkara dengan nomor register 8/Pdt.G/2018/PN Smd.
Untuk mengetahui lebih lanjut buah pemikiran dari Penulis, silahkan klik tulisan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 1,346 ORANG

---

KEMARIN : 279 ORANG

---

MINGGU INI : 2,909 ORANG

---

BULAN INI : 7,186 ORANG

---

TOTAL : 173,334 ORANG