PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ACARA CEPAT

Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat

Dasar Hukum

• “Tata cara pemeriksaan administrasi persidangan”, dalam buku tata laksana pengawasan peradilan Buku IV edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007, hlm 136-138. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan ;
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ;

• PROSEDUR TINDAK PIDANA RINGAN

1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan ;
2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan ;
3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum ;
4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum ;
5. Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat penyidik ;
6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa ;
7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register ;
8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal ;
9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat Berita Acara Penyidikan (BAP), karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan ;
10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik ;
11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik ;
12. Catatan tersebut ditandatangani oleh Hakim ;
13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register ;
14. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang ;

• PROSEDUR PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

1. Catatan pemeriksaan yang dibuat penyidik, memuat dakwaan disertai surat pengantar dan daftar pelanggar lalu lintas diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan ;
2. Petugas melakukan verifikasi data ;
3. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baiks ecara manual maupun secara elektronik melalui SIPP ;
4. Panitera Muda menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik ;
5. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim ;
6. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar ;
7. Panitera Pengganti dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara, hanya Hakim mengeluarkan putusan berisi besaran denda
8. Penetapan/Putusan denda diumumkan melalui lama resmi dan papan pengumuman Pengadilan ;
9. Pelanggar dapat melihat besaran denda pada website dan papan pengumuman Kantor Pengadilan pada hari sidang tilang yang telah ditentukan sejak pukul 08.00 WIB ;
10. Pelanggar membayar besaran denda di Bank atau langsung di Kantor Kejaksaan Negeri ;
11. Pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas Kejaksaan untuk mengambil barang bukti ;

Pelanggar mengambil barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri ;