KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN UNSUR SUBJEK HUKUM PIDANA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Minggu, 30 Agustus 2020 / Artikel

Oleh: Fatchur Rochman, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Barru, Provinsi Sulawesi Selatan)
Ketentuan Pasal 197 (1) dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disebut KUHAP mencantumkan adanya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sebagai syarat mutlak yang harus termuat dalam suatu putusan, baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan.
Praktik dalam peradilan di Indonesia menunjukkan adanya dua pendapat terkait pemenuhan unsur subjek (normadressaat), yaitu pendapat kesatu yang menyatakan bahwa pemenuhan unsur subjek (normadressaat) hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan pendapat kedua yang menyatakan bahwa pemenuhan unsur subjek (normadressaat) tidak hanya cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, tetapi juga harus membuktikan pula apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa atau tidak.
Pemikiran Penulis selengkapnya dapat diakses dengan cara menekan tulisan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Desember Tahun 2024 -  97,78%

Desember Tahun 2024 -   98,25%

HARI INI : 2,817 ORANG

---

KEMARIN : 4,530 ORANG

---

MINGGU INI : 7,347 ORANG

---

BULAN INI : 42,436 ORANG

---

TOTAL : 262,217 ORANG