1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak

    mampu.

3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang

    bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

        a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

        b. bantuan pembuatan dokumen hukum;

        c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara

            perdata;
        d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai

            syarat yang berlaku;
        e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat

            yang berlaku.

4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak tidak mampu

    dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.

5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan

     pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya

     pemberitahuan isi putusan biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat   tulis kantor, biaya

     penggandaan/fotokopi biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara

     prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan

     melampirkan:
        a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

        b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan

            Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau

            Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

        c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan

            diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo

     dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
         a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan

             dilampiri dokumen pendukung.
          b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim

              yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk

              memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk  memanggil kedua

              belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan

              Pemohon.

          c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama

              mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan

              dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut,

              untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

          d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara

              prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan

              pengadilan tertentu saja.

          e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara

              prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum

9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang

    tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan

    pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.