Prosedur Penggeledahan Pada Perkara Pidana

Dasar Hukum

  • Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung ;

Prosedur :

  1. Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik ;
  2. Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri ditempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada hanya mengetahui ;
  3. Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada penyidik melalui Penuntut Umum ;
  4. Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi sepanjang tidak diatur lain ;

Persyaratan permintaan izin penggeledahan dari kepolisian

  1. Surat pengantar permintaan izin penyitaan sebanyak 1 (satu) rangkap ;
  2. Surat perintah penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap ;
  3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebanyak 1 (satu) rangkap ;
  4. Laporan polisi sebanyak 1 (satu) rangkap ;
  5. Surat identitas tersangka harus terang dan jelas sebanyak 1 (satu) rangkap ;
  6. Surat tersebut diatas harus asli (bukan berbentuk fotokopi) ;

Jalur Disposisi Surat

  1. Petugas informasi menerima surat permintaan izin penyitaan dari penyidik ;
  2. Petugas informasi menyerahkan surat dimaksud ke Kasubag Umum untuk penomoran surat masuk dan pemberian kartu kendali (lembar disposisi surat) ;
  3. Kasubag Umum meneruskan surat dimaksud yang telah dilengkapi kartu kendali (lembar disposisi surat) ke Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan ;
  4. Kemudian Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan mengembalikan surat dimaksud ke Kasubag Umum ;
  5. Setelah itu Kasubag Umum meneruskan surat dimaksud yang telah di disposisi oleh Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan ke Panitera ;
  6. Selanjutnya Kasubag Umum menyerahkan surat yang dimaksud ke Kepaniteraan Pidana untuk pengetikan surat yang diminta ;
  7. Kemudian Kepaniteraan Pidana memberikan nomor surat dan mengetik surat penetapan dimaksud, selanjutnya meminta tandatangan kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan ;
  8. Setelah surat dimaksud ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat dimaksud ke Petugas Informasi untuk diserahkan kepada penyidik ;