Prosedur Gugatan Kepentingan Umum

Dasar Hukum

Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Penjelasannya

1. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen ;
2. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Maysarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan dalam undang-undang yangbersangkutan ;

Misalnya :

1. Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, harus dinyatakan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus :

• Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
• Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

2. Undang-Undang No 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, bahwa LPKSM harus :

• Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
• Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

3. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana dalam anggaran dasar LPKSM ;

3. Dalam perkara lingkungan yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;
4. Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat :

1. Penghentian kegiatan ;
2. Permintaan maaf ;
3. Pembayaran uang paksa (dwangsom)