DASAR GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN DI PN SUMEDANG

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Senin, 24 Agustus 2020 / Artikel

Oleh: Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sengeti, Provinsi Jambi)
Keberadaan lembaga praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal yang berarti bahwa lembaga praperadilan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini berkesesuaian dengan fungsi praperadilan yang bertitik tolak pada wewenang dan tujuannya yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan.
Praperadilan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. KUHAP mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan praperadilan, hukum acara, dan termasuk pula mengenai gugurnya permohonan praperadilan. Selain KUHAP, gugurnya suatu permohonan praperadilan juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUUXIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwaatau pemohon.
Artikel selengkapnya dapat diakses melalui link berikut.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 164 ORANG

---

KEMARIN : 290 ORANG

---

MINGGU INI : 164 ORANG

---

BULAN INI : 7,832 ORANG

---

TOTAL : 173,980 ORANG