Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang selaku (Bendahara Umum Negara) memberikan apresiasi terhadap Satuan Kerja (Satker) Terbaik Kementerian/Lembaga sebagai mitra kerja KPPN Sumedang dalam Monitoring dan Evaluasi nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2020 satuan lingkup kerja Pembayaran KPPN Sumedang.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang Nomor : KEP-019/WPB.13/KP. 12/2021, tanggal 25 Januari 2021. Dalam penilaian tersebut Pengadilan Negeri Sumedang dengan kode satker 097521 (DIPA 01) meraih Peringkat Ke-2 sebagai Satker Berkinerja Sangat Baik Tahun 2020 untuk Kategori Dana Sedang dalam lingkup KPPN Sumedang. Selain itu Pengadilan Negeri Sumedang dengan kode satker 099069 (DIPA 03) juga meraih Peringkat Ke-2 sebagai Satker Berkinerja Sangat Baik Tahun 2020 untuk Kategori Dana Kecil dalam lingkup KPPN Sumedang.

Penghargaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah apresiasi penilaian terbaik yang dilakukan oleh KPPN Sumedang dalam proses penilaian terhadap 12 Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong tata kelola pelaksanaan anggaran yang baik. Hal ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan.

Sekretaris Pengadilan Negeri Sumedang R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H. yang didampingi Kasubbag Umum dan Keuangan PN Sumedang mengatakan "beberapa langkah yang telah dilakukan, diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kedua, mengoptimalkan personil pelaksana dan melakukan pemantauan pelaksanaan setiap minggu". ucapnya.

Untuk mencapai penghargaan tersebut, lanjut R. Syuman, harus dilakukan upaya memenuhi 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara bersama. "Yang tak kalah penting adalah kita terus terlibat aktif dalam mencari informasi-informasi terbaru dalam tata kelola keuangan," jelas R. Syuman.

Menurut R. Syuman, apresiasi tersebut sangat bermakna bagi Pengadilan Negeri Sumedang khususnya Pengelola Keuangan dalam mewujudkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.