Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IBw3c
Rabu, 07 Desember 2022. Alih Bahasa :
Home ANALISIS PERBUATAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA SEBAGAI CONTEMPT OF COURT

ANALISIS PERBUATAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA SEBAGAI CONTEMPT OF COURT

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Minggu, 30 Agustus 2020 / Artikel


ANALISIS PERBUATAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA SEBAGAI CONTEMPT OF COURT
oleh: Sri Wahyuningsih, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan)
Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, terkhusus kepada putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) maka perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan. Sekalipun dalam pelaksanaannya, putusan tersebut walaupun telah dimohon untuk dilakukan eksekusi tidak selalu berjalan dengan baik oleh karena pihak yang dikalahkan seringkali menghalangi pelaksaan eksekusi tersebut.
Persoalan tidak dipatuhinya putusan pengadilan bukan hanya terletak pada pengaturan yang tidak tegas atau tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai upaya paksa, tetapi juga pada lembaga mana yang seharusnya memastikan terlaksananya putusan tersebut. Dalam hukum pidana adalah jelas dan tegas eksekutor atau lembaga yang otoritatif atas pelaksanaan putusan Peradilan yaitu Kejaksaan. Para korban baik individu, masyarakat ataupun badan hukum yang dirugikan atas akibat terjadinya suatu tindak pidana oleh Pelaku memiliki hak yang jelas untuk mendorong Kejaksaan melaksanakan putusan pengadilan di satu sisi dan di pihak Kejaksaan juga bisa menggunakan upaya paksa berupa ancaman pemidanaan terhadap Pelaku yang menghalang-halangi atau tidak patuh atas pelaksanaan putusan.
Berbeda dengan pelaksanaan putusan perdata, pihak yang menang dapat memohon eksekusi, namun eksekusi sekalipun seringkali tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya perlawanan dari pihak yang kalah diantaranya menggerakkan massa untuk membuat eksekusi tidak dapat dilakukan. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai pihak yang telah menang melalui putusan hakim, tetapi juga mencederai keadilan secara luas. Dan yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang setelah eksekusi ditangguhkan adalah memohon kembali eksekusi yang tidak terdapat pula jaminan apakah eksekusi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat bertindak lebih jauh lagi semisal memakai ancaman pemidanaan atau hukuman badan.
Ulasan dari apa yang Penulis uraikan dalam tulisannya dapat dibaca dengan menekan tulisan link ini.
Berita Terbaru
  • KEGIATAN MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN
    Rabu, 30 November 2022

    Lebih Lanjut
  • PENGADILAN NEGERI SUMEDANG JUARA II KEBERSIHAN
    Selasa, 29 November 2022

    Lebih Lanjut
  • RAPAT TIM PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS PTSP PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
    Senin, 28 November 2022

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Ketua & Wakil Ketua PN Sumedang

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.
KETUA


Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.
WAKIL KETUA

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu


Pengadilan Negeri Sumedang IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Jam Pelayanan
Role Model dan Agen Perubahan

ROLE MODEL


RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.
Ketua



TIM AGEN PERUBAHAN


DEDEN M. RAMDAN, S.H., M.H
KASubbag Umum dan Keuangan


Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB
Nilai SKM & Nilai SPAK


RKAKL
Laporan Realisasi Anggaran
LRA BUA (097521) 
November Tahun 2022 -  96,13%


LRA BADILUM (099069) 
November Tahun 2022 -   87,40%

Sosial Media PN Sumedang
Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

Badilum

Badan Peradilan Umum
Jl. Jend. Ahmad Yani No.58, Jakarta

Badilum

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Bandung

Pemerintah Daerah Kab. Sumedang

Pemda Kab. Sumedang
Jl. Prabu Geusan Ulun No.36, Sumedang

Kejaksaan Negeri Sumedang

Kejaksaan Negeri Sumedang
Jl. P. Soeriaatmadja No. 2, Sumedang

Polres Sumedang

Polres Sumedang
Jl. Prabu Geusan Ulun No. 2, Sumedang

Mahkamah Agung RI

Siwas Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

e-Peduli Pengadilan Tinggi Bandung

e-Peduli Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung

Informasi Pengadilan

Kontak Email : info@pn-sumedang.go.id
No. Telp : (0261)201315
Fax: (0261)210465
Alamat : Jl. Raya Sumedang-Cirebon Km.04 No. 52 Sumedang Jawa Barat
Kode Pos : 45353

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengunjung Situs
HARI INI : 72 ORANG

KEMARIN : 181 ORANG

MINGGU INI : 1,274 ORANG

BULAN INI : 1,933 ORANG

TOTAL : 84,480 ORANG
Copyright © 2021. Designed by PN-Sumedang Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami