AKSES PUBLIK TERHADAP PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN PIDANA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Minggu, 30 Agustus 2020 / Artikel

oleh: Rina Wahyu Yuliati, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020)
Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi... Pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia nyaris tanpa penolakan. Pada saat pembahasan amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan berarti. Semua fraksi sependapat bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang perlu dirumuskan dalam konstitusi.
Sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) badan peradilan dibawahnya akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu terutama sekali oleh mereka yang sedang mencari keadilan terhadap persoalan yang dihadapinya atau yang disengketakannya, serta mereka atau kelompok masyarakat yang memang berkepentingan. Oleh karena itu, penting sekali transparansi peradilan dalam mengakses putusan dalam rangka keterbukaan informasi publik.
Selengkapnya mengenai tulisan dari Penulis dapat diakses dengan menekan tulisan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 1,228 ORANG

---

KEMARIN : 279 ORANG

---

MINGGU INI : 2,791 ORANG

---

BULAN INI : 7,068 ORANG

---

TOTAL : 173,216 ORANG