AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 56 KUHAP TENTANG PENUNJUKKAN PENASIHAT HUKUM BAGI TERDAKWA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 25 Agustus 2020 / Artikel

oleh: DYAH DEVINA MAYA GANINDRA, S.H.
(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020)
Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting bagi terdakwa dikarenakan terdakwa tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya sekalipun kemerdekaannya dibatasi, yaitu hak untuk tidak disiksa; hak untuk dijaga martabatnya; hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu, penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi pembelaan Terdakwa adalah bersifat wajib sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
Untuk mengetahui lebih jauh pemikiran dari Penulis, silahkan klik tulisan link ini.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB

Agustus Tahun 2023 -  67,35%

Agustus Tahun 2023 -   65,85%

HARI INI : 149 ORANG

---

KEMARIN : 290 ORANG

---

MINGGU INI : 149 ORANG

---

BULAN INI : 7,817 ORANG

---

TOTAL : 173,965 ORANG