1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri

    dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

2. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak

    mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3

    Perma Nomor 1 Tahun 2014.

3. Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian

    Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada

    Ketua Pengadilan Negeri;

4. Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum

    Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;

5. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan

    mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera;

6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan,

    kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum

    bagi masyarakat tidak mampu;

7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu,

    Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri

    dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.