Prosedur Mediasi

Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Pengertian

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi yaitu didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yangdikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada didalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahuin 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di ruang mediasi pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain ;

Kelebihan Mediasi

  1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses persidangan ;
  2. Efesien ;
  3. Waktu singkat ;
  4. Rahasia ;
  5. Menjaga hubungan baik para pihak ;
  6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan ;
  7. Berkekuatan hukum tetap ;
  8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan ;

Tahapan Proses Mediasi Berlangsung

  • Proses Pra Mediasi ;

Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara , selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim kemudian pada hari sidang Pertama Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi dimana para pihak dapat memilih mediator hakim atau no hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari namun apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka Majelis Hakim menetapkan mediator dari para hakim ;

  • Proses Mediasi ;

Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak kemudian Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi kemudian pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan selanjutnya mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari pilihan penyelesaian yang terbaik dan apabila diperlukan Kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan ;

  • Proses akhir Mediasi ;

Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 (empat belas) hari kerja ;

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana Majelis Hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah Acta Van Dading atau akta perdamaian namun apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ;

 

Daftar Mediator

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, para pihak berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa.

  1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator ;
  2. Ketua Pengadilan menenmpatkan nama-nama Hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator ;
  3. Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada ahkim dan bukan Hakim yang bersertifikat, semua Hakim pada epngadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator ;
  4. Kalangan bukan Hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan ;
  5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menenpatkan nama pemohon dalam daftar mediator ;
  6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator ;
  7. Ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lainkarena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku ;

 

Honorarium Mediator

  • Pengguna jasa mediator Hakim tidak dipunggut biaya ;
  • Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak ;