Oleh: Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

(Calon Hakim Magang pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B tahun 2018-2020, saat ini bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sengeti, Provinsi Jambi)

 

Seiring semakin meningkatnya interaksi ekonomi di dalam masyarakat. Mendorong terjadinya perumbuhan pembiayaan yang semakin meningkat. Pembiayaan ini salah satunya dipenuhi dengan pinjaman dari pihak kreditor kepada debitor. Hubungan antara kreditor dan debitor ini diwujudkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini lazimnya merupakan perjanjian utang-piutang. Inti dari perjanjian ini adalah debitor meminjam sejumlah uang dari kreditor yang akan dilunasi selama jangka waktu yang di sepakati antara kedua belah pihak. Perjanjian ini biasanya selalui disertai dengan perjanjian ikutan yang sifatnya menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Apabila debitor wanprestasi, maka secara hukum kreditor memiliki hak untuk menjual obyek jaminan sebagai pelunasan kewajiban dari debitor. Untuk penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan eksekusi, dalam hal ini terdapat beberapa cara eksekusi yang diatur di dalam UU No. 4 Tahun 1996. Akan tetapi terdapat beberapa kreditur yang memilih eksekusi melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengetahui apakah eksekusi terhadap obyek hak tanggungan harus selalu melalui pengadilan negeri terlebih dahulu.

Simak ulasan dari Penulis dengan cara menekan tulisan link ini.